Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, nilai barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bappeda bekerjasama dengan BPS Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional (Rakonreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Di tahun 2018, Rakonreg digelar di Kota Palangka Raya, untuk tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya.
Acara Rakonreg yang dibuka Wakil Bupati Murung Raya dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara pejabat dari Bappedalitbang Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, BPS Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, dan perangkat daerah jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dari Dinas Kominfo Barito Utara dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Hj. Norwahidah, SH dan staf yang mengurusi bidang statistik.
Rakonreg diisi dengan paparan-paparan dan diskusi dari narasumber baik dari BPS, kementerian, Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Pada sesi pertama, Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, Puji Agus Kurniawan, S.Si,MA memaparkan perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah secara makro. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun selalu lebih tinggi dari LPE Nasional. Laju pertumbuhan ini didominasi oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya yang menyumbang 42,5 % sedangkan 11 kabupaten lainnya memberikan kontribusi 57,5 %.
Perekonomian Kalimantan Tengah masih ditopang oleh sektor unggulan yakni dari pertambangan dan penggalian serta sektor andalan dari industri, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan konektifitas antar Kabupaten/Kota (infrastruktur jalan) masih menjadi permasalahan krusial di Provinsi Kalimantan Tengah. "Mudah-mudahan semua Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat terkoneksi dengan baik, hal ini dapat melancarkan arus komoditi sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," tutup Puji.
Pada paparan oleh Elianson Bungas Kepala UPT LBK Dinas PUPR Provinsi Kalteng disampaikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh PUPR adalah pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan ruas jalan provinsi/kabupaten melalui kontrak tahun jamak dan kontrak tahun tunggal, program peningkatan jalan menuju pelabuhan, bandara dan terminal serta presenvasi jalan dan jembatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain ketersediaan anggaran dan banyaknya usulan pembangunan jalan kabupaten diluar ruas jalan provinsi, dan kelas jalan di Kalimantan Tengah adalah kelas III dengan MST 8 ton.
Sedangkan dari perwakilan Kementerian PUPR RI, Yusep Firdaus dari Badan Litbang PUPR menyampaikan bahwa saat ini PUPR sedang mengembangkan karet/latex untuk menjadi bahan campuran aspal. Dimana saat ini, produksi karet Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia. Terlebih saat ini harga karet masih rendah, sehingga sangat memungkinkan dilakukan inovasi guna memanfaatkan produk karet tersebut. "Diharapkan tahun depan, penggunaan latex menjadi bahan campuran aspal dapat diimplementasikan," jelas Yusep. Hal ini mengingat Pemerintah Pusat sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Indonesia. "Tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian bagi pelaku usaha karet, baik petani maupun pengusaha," tutup Yusep.
Pada sesi kedua, paparan pertama oleh Farid Tamsil, Manajer Bank Indonesia Perwakilan Kalteng yang menyampaikan permodalan pada sektor infrastruktur. Sedangkan Kepala BPS Provinsi Kalteng, Yomin Tofri, MA memaparkan peningkatan perekonomian Kalimantan Tengah melalui pengembangan perkebunan karet dan konstruksi. Dimana perekonomian Kalteng masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, yang mana tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar. Dari tanaman perkebunan tersebut, rumah tangga usaha perkebunan tanaman karet jumlahnya terbanyak. Saat ini, perkembangan harga komoditas hasil perkebunan rakyat masih sangat lambat, bahkan cenderung menurun. "Sehingga tidak mampu mengejar cepatnya kenaikan harga barang dan jasa untuk konsumsi rumah tangga dan barang produksi," jelas Yomin. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama potensi perekonomian Kalimantan Tengah dapat dipacu melalui pembuatan jalan kualitas tinggi dengan pemanfaatan campuran karet dengan aspal. "Hal ini tentunya dapat menguntungkan petani karet," tutup Kepala BPS Provinsi Kalteng.
Kabid Pembinaan Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Pengembangan Potensi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, H. Ovi Lutfia Faizal, S.Si,MA memaparkan perkembangan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping menyampaikan proses perizinan perkebunan, luasan lahan dan produksi tanaman perkebunan karet dan sawit, Ovi diakhir paparan mengharapkan penetapan karet sebagai komoditi kawasan dan pembuatan masterplan komoditi karet. "Ini untuk melihat aspek kesesuaian lahan, sosial, lingkungan, industri dan pemasaran. Terlebih telah diwacanakannya pengolahan aspal dengan campuran karet," tutup Ovi.
Pada akhir sesi paparan diadakan tanya jawab dan diskusi yang ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepahaman antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dengan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang berisi rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
(Diskominfosandi2019)
